Bintan, Kepri- Polemik dugaan penyerobotan lahan oleh PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) di wilayah Desa Kelong, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, terus menjadi sorotan publik. Kepala Desa Kelong, Alimin, secara tegas membantah adanya keluhan masyarakat terkait kompensasi atau ganti rugi lahan yang disebut-sebut belum dibayarkan oleh pihak perusahaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Alimin saat dikonfirmasi awak media di kawasan Warung Kopi Pantai Indah, Kecamatan Bintan Timur, Jumat (10/04/2026) siang.
Menurut Alimin, hingga saat ini tidak ada skema ganti rugi lahan yang dilakukan oleh PT BAI kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa bantuan yang diberikan perusahaan bersifat sosial, bukan kompensasi atas pembebasan lahan.
“Sejauh ini tidak ada ganti rugi pembebasan lahan. Yang ada hanya bantuan sosial seperti sembako dan bantuan lainnya untuk masyarakat,” ujar Alimin.
RDP DPRD Ungkap Klaim Warga
Sebelumnya, isu ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Bintan yang melibatkan masyarakat terdampak. Dalam forum tersebut, sejumlah warga mengklaim bahwa lahan mereka telah digunakan tanpa adanya kompensasi yang jelas dari pihak perusahaan.
Menanggapi hal itu, Alimin mengaku telah meminta masyarakat untuk menunjukkan bukti kepemilikan lahan yang dimaksud agar dapat ditindaklanjuti.
“Saya sudah tanya langsung dalam rapat, tanah mana yang belum diberi kompensasi. Saya minta warga tunjukkan bukti agar bisa kita bantu selesaikan,” tegasnya.
Sikap Kades: Tidak Ada Kompensasi, Hanya Bantuan Sosial
Alimin menegaskan posisinya sebagai kepala desa yang berkewajiban memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Namun ia kembali menekankan bahwa tidak ada kewajiban kompensasi dari PT BAI terkait lahan yang dipersoalkan.
“Pada intinya, tidak ada istilah kompensasi ganti rugi tanah dari PT BAI. Yang ada hanya bantuan sosial kepada masyarakat,” ujarnya.
Sorotan Perjalanan ke China
Dalam kesempatan yang sama, Alimin juga menanggapi isu terkait perjalanannya ke China yang sempat menjadi perhatian publik. Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan resmi pemerintah dalam rangka studi banding.
Menurutnya, perjalanan tersebut berkaitan dengan rencana pengelolaan dan alokasi lahan oleh PT BAI, khususnya untuk kegiatan pengeboran sampel.
“Saya ke China dalam rangka studi banding terkait alokasi lahan untuk kegiatan pengeboran sampel oleh PT BAI. Perjalanan itu resmi dan sudah diketahui Camat serta Bupati Bintan, lengkap dengan surat rekomendasi,” jelasnya.
Investigasi: Transparansi Dipertanyakan
Meski bantahan telah disampaikan, sejumlah pihak menilai polemik ini belum sepenuhnya terang. Minimnya transparansi terkait status lahan, mekanisme pembebasan, serta bentuk kerja sama antara perusahaan dan masyarakat menjadi titik krusial yang perlu ditelusuri lebih dalam.
Sejumlah warga yang enggan disebutkan namanya mengaku masih mempertanyakan kejelasan status tanah mereka.
Mereka berharap adanya pendampingan hukum serta keterlibatan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan hak-hak masyarakat tidak terabaikan.
Perlu Audit Independen
Pengamat kebijakan publik menilai kasus ini perlu ditangani secara terbuka dan objektif. Audit independen terhadap status lahan serta proses penguasaan wilayah oleh perusahaan dinilai penting guna menghindari konflik berkepanjangan.
Jika tidak segera diselesaikan secara transparan, polemik ini berpotensi memicu ketegangan sosial di tengah masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dan daerah.(Sekber Media Online InDepthnews. Id /Ari yanto)
