TEMBILAHAN, Riau 25 Mei 2026 – Polemik yang mencuat di lingkungan MTsN 2 Tembilahan akhirnya mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Indragiri Hilir. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Inhil, berbagai persoa
lan terkait dugaan pungutan hingga sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibahas secara terbuka demi memastikan hak pendidikan masyarakat tetap terjamin.
RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Inhil, didampingi Wakil Ketua, Sekretaris serta anggota komisi lainnya. Hadir pula Kepala Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, Harun, bersama jajaran, Kepala MTsN 2 Tembilahan beserta wakil kepala sekolah dan majelis guru, Ketua PPWI Inhil Rosmely bersama anggota, Ketua FOKUS ORNOP Inhil, serta sejumlah insan pers.
Forum berlangsung dalam suasana serius namun konstruktif. Seluruh pihak diberi ruang untuk menyampaikan pandangan, klarifikasi, serta masukan terkait persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Ketua PPWI Inhil, Rosmely, menyampaikan apresiasi kepada Komisi IV DPRD Inhil yang dinilai telah membuka ruang dialog secara terbuka antara masyarakat, media, dan pihak sekolah.
“Terima kasih kepada Ketua Komisi IV atas waktu dan tempat yang diberikan. Forum ini sangat penting karena selama ini komunikasi dengan pihak sekolah cukup sulit dilakukan. Dengan adanya RDP ini, semua pihak akhirnya bisa duduk bersama mencari solusi,” ujarnya, Senin (25/05/2026).
Rosmely menegaskan bahwa setiap persoalan di dunia pendidikan harus disikapi secara arif, terbuka, dan mengedepankan semangat penyelesaian bersama demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.
Menurutnya, masyarakat tidak menginginkan polemik berkepanjangan, melainkan hadirnya transparansi dan komunikasi yang baik agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa menimbulkan keresahan di tengah publik.
“Kami hadir bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi ingin memastikan bahwa setiap persoalan pendidikan dapat diselesaikan melalui dialog yang terbuka, objektif, dan bermartabat. Jangan sampai masyarakat merasa tidak mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi,” ujar Rosmely.
Ia juga menilai, forum RDP yang difasilitasi DPRD Inhil merupakan langkah positif dalam membangun komunikasi yang sehat antara masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah.
“Forum seperti ini sangat penting karena menjadi wadah untuk mempertemukan seluruh pihak dalam semangat mencari solusi bersama, bukan untuk saling menyalahkan. Yang paling utama adalah bagaimana dunia pendidikan kita tetap berjalan baik dan kondusif,” katanya.
Rosmely juga menekankan, bahwa seluruh pihak memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah pendidikan sebagai pondasi utama dalam menciptakan generasi penerus daerah yang berkualitas dan berintegritas.
“Yang kita jaga hari ini bukan sekadar nama baik lembaga, tetapi masa depan anak-anak Kabupaten Indragiri Hilir. Pendidikan harus menjadi ruang yang mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak, dan siap membangun daerah,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Wahyudin, menegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak boleh hanya dilihat dari sisi administrasi semata, tetapi juga harus memperhatikan keadilan akses bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Indragiri Hilir, termasuk yang berada di wilayah terpencil.
Ia secara khusus menyoroti mekanisme PPDB di MTsN 2 yang dinilai perlu diperluas agar tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan maupun melalui sistem daring saja.
“Perluasan terkait pendaftaran atau PPDB agar kiranya tidak hanya di wilayah perkotaan saja, dan tidak hanya secara online ada juga manual. Karena kita memikirkan bagaimana nasib anak-anak yang ada di daerah yang berprestasi. Ini yang menjadi perhatian kita semua,” tegas Wahyudin.
Menurutnya, masih banyak pelajar berprestasi di daerah pelosok Inhil yang belum memperoleh akses informasi secara maksimal terkait penerimaan siswa baru di sekolah unggulan tersebut. Karena itu, ia meminta adanya sinergi antara sekolah dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, desa hingga lembaga pendidikan di daerah terpencil.
“Masih banyak anak-anak kita yang berprestasi tidak mendapatkan informasi PPDB di sekolah MTsN 2. Kita berharap adanya kerja sama melalui kecamatan, kelurahan, desa, MAN maupun MIN yang ada di daerah terpencil Kabupaten Inhil,” tutupnya.
Pernyataan itu mendapat perhatian dari berbagai pihak yang hadir dalam forum. Banyak peserta menilai bahwa pemerataan informasi pendidikan masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah dan lembaga pendidikan agar tidak ada lagi anak-anak berprestasi yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses informasi.
Sementara itu, pihak Kementerian Agama Inhil bersama manajemen MTsN 2 turut memberikan penjelasan terkait berbagai isu yang berkembang, termasuk mekanisme kebijakan sekolah yang selama ini menjadi sorotan publik.
RDP tersebut sekaligus menjadi momentum penting bagi DPRD Inhil dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap dunia pendidikan, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diterapkan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan masa depan generasi muda Kabupaten Indragiri Hilir.(Red)
