BATAM, 24 September 2026 — Penguatan pengawasan internal dan integritas menjadi perhatian utama dalam kegiatan Koordinasi Pimpinan yang dilaksanakan Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Rudi Setiawan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau.
Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda koordinasi pimpinan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingatkan jajaran agar menjalankan kewenangan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rudi Setiawan hadir bersama Inspektur Wilayah I Anak Agung Gde Krisna serta sejumlah pejabat dan pegawai Inspektorat Jenderal Kemenimipas.
Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jaga integritas dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jangan sampai kewenangan yang diberikan oleh negara disalahgunakan.
Jaga nama baik organisasi dan ingat selalu bahwa setiap apa yang kita lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Rudi.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kewenangan yang melekat pada setiap aparatur harus disertai tanggung jawab dan pengawasan.
Inspektorat Jenderal juga menegaskan komitmen untuk tidak menerima suap maupun gratifikasi dari pihak mana pun.
Selain penguatan integritas, satuan kerja yang menjadi lokus kegiatan didorong berpartisipasi dalam Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).
Survei tersebut menjadi salah satu instrumen untuk melihat persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahat Hamonangan, menyatakan arahan tersebut menjadi penguatan bagi jajaran Imigrasi di wilayah Kepulauan Riau.
Menurut Guntur, integritas merupakan fondasi penting dalam menjalankan tugas, terutama bagi aparatur yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan memiliki kewenangan pelayanan.
“Arahan dan pesan yang disampaikan Bapak Irjen menjadi penguatan bagi kami seluruh jajaran Imigrasi yang ada di Kepulauan Riau.
Integritas petugas merupakan fondasi utama dalam menjalankan tugas.
Imigrasi berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas,” ujar Guntur.
Koordinasi tersebut juga diarahkan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien, sekaligus memperkuat sinergi antara Inspektorat Jenderal dengan jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kepulauan Riau.
Dengan penekanan pada integritas, penolakan terhadap suap dan gratifikasi, serta evaluasi kualitas pelayanan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal di lingkungan Kemenimipas.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penguatan integritas tidak hanya berada pada arahan pimpinan, tetapi juga pada pelaksanaan tugas di lapangan: bagaimana kewenangan digunakan, bagaimana pelayanan diberikan, dan sejauh mana setiap tindakan aparatur dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara.(Ari yanto)
