BATAM — Persoalan kepatuhan perizinan usaha Gelanggang Permainan (Gelper) di Kota Batam kembali menjadi perhatian publik. Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri menyoroti sejumlah lokasi usaha yang dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari kesesuaian izin operasional, jenis dan jumlah mesin permainan, batas jam operasional hingga kewajiban perpajakan.
Dari 11 lokasi usaha yang sebelumnya telah disurati, terdapat sejumlah tempat yang dinilai telah menjalankan kegiatan sesuai ketentuan. Namun, beberapa lokasi lainnya masih menjadi perhatian karena diduga terdapat ketidaksesuaian antara aktivitas di lapangan dan ketentuan perizinan.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius: sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap usaha Gelper di Batam? Apakah izin yang telah diterbitkan benar-benar diawasi pelaksanaannya, atau pengawasan hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif?
JANGAN SAMPAI IZIN HANYA MENJADI KERTAS FORMALITAS
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah dugaan perubahan jumlah dan jenis mesin permainan tanpa kejelasan kesesuaian dengan dokumen perizinan.
Selain itu, dugaan aktivitas operasional yang melewati batas jam buka dan tutup sebagaimana ketentuan izin juga perlu ditelusuri.
Setiap pelaku usaha memiliki kewajiban menjalankan kegiatan sesuai izin yang diberikan. Apabila terdapat perubahan kegiatan, jenis usaha, maupun fasilitas operasional, kesesuaiannya harus diperiksa berdasarkan regulasi yang berlaku.
Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri meminta instansi penerbit izin tidak hanya melakukan pengawasan di atas kertas. Pemeriksaan faktual di lapangan menjadi penting untuk memastikan tidak ada aktivitas usaha yang menyimpang dari ketentuan.
GELPER DI DALAM MAL JUGA HARUS TUNDUK PADA ATURAN
Keberadaan tempat permainan di pusat perbelanjaan atau mal juga menjadi perhatian.
Tempat hiburan keluarga seperti Timezone memang dikenal sebagai fasilitas rekreasi. Namun, lokasi usaha yang berada di dalam mal tidak otomatis terbebas dari kewajiban memenuhi ketentuan perizinan.
Jenis mesin permainan, klasifikasi kegiatan usaha, hingga mekanisme pemberian dan penukaran hadiah harus dipastikan sesuai dengan izin yang dimiliki.
Pertanyaan yang perlu dijawab bukan semata-mata siapa pengelolanya, melainkan apakah seluruh aktivitas yang berlangsung benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum?
Pemerintah perlu melakukan pemeriksaan objektif agar tidak muncul perbedaan perlakuan antara usaha hiburan yang berada di dalam mal maupun di luar pusat perbelanjaan.
HOKI BEAR DI DUA MAL, LEGALITAS SETIAP LOKASI PERLU DIPASTIKAN
Sorotan berikutnya tertuju pada penggunaan nama usaha Hoki Bear yang diketahui beroperasi di BCS Mall dan One Batam Mall.
Penggunaan satu merek usaha di beberapa lokasi bukan dengan sendirinya merupakan pelanggaran. Namun, setiap lokasi tetap harus memiliki pemenuhan persyaratan perizinan dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, instansi terkait perlu menjelaskan apakah legalitas kegiatan usaha di masing-masing lokasi telah sesuai, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), data kegiatan usaha, serta administrasi perpajakannya.
Aspek perpajakan juga tidak boleh luput dari pengawasan. Kesesuaian pelaporan omzet dan pemenuhan kewajiban pajak harus diperiksa oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Jika seluruh kewajiban telah dipenuhi, pengelola tentu berhak memperoleh kepastian hukum. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah harus mengambil langkah sesuai aturan.
ALIANSI SIAP SURATI ULANG, PENGAWASAN PEMERINTAH DITANTANG
Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri menyatakan akan kembali melayangkan surat kepada instansi terkait untuk meminta evaluasi terhadap lokasi-lokasi yang menjadi perhatian.(Ari yanto)

