BATAM – Penanganan perkara dugaan pemerasan yang menyeret seorang wartawan di Polresta Barelang menjadi sorotan Ketua Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) DPC Kota Batam, Haris Dianto. Ia meminta kepolisian membuka secara transparan kronologi perkara, unsur dugaan pemerasan, serta dasar hukum penempatan wartawan tersebut di rumah tahanan.
Menurut informasi yang dihimpun dari sejumlah rekan sejawat, wartawan tersebut diduga diamankan Unit Jatanras Satreskrim Polresta Barelang sekitar pukul 04.00 WIB, Senin (17/11/2026).
Haris mempertanyakan konstruksi perkara yang ditangani penyidik. Menurutnya, perlu dijelaskan siapa yang pertama kali menghubungi, siapa yang meminta uang, siapa yang menyerahkan, serta apa tujuan transaksi tersebut.
"Kalau memang ada dugaan pemerasan, silakan diproses. Tetapi kronologi dan unsur pidananya harus dibuka berdasarkan alat bukti. Jangan sampai ada fakta penting yang tidak didalami," tegas Haris.
Ia juga menyoroti informasi mengenai pelapor berinisial WL yang disebut-sebut memiliki dugaan keterkaitan dengan peredaran rokok tanpa pita cukai. Haris meminta informasi tersebut diverifikasi dan ditelusuri aparat berwenang, tanpa terlebih dahulu menyimpulkan adanya pelanggaran.
Menurutnya, apabila ditemukan bukti dugaan pelanggaran cukai, ketentuan Pasal 54 dan Pasal 56 UU Cukai dapat menjadi dasar pemeriksaan sesuai unsur tindak pidana yang terpenuhi.
"Jangan hanya satu dugaan perkara yang diproses. Jika ada informasi mengenai dugaan tindak pidana lain yang didukung bukti, semuanya harus diperiksa secara objektif," ujarnya.
Selain substansi perkara, Haris mempertanyakan prosedur pemindahan wartawan ke rumah tahanan. Pasalnya, menurut keterangan kuasa hukum, surat perintah penahanan disebut belum diterima.
Ia meminta kepolisian menjelaskan status hukum wartawan tersebut, keberadaan surat perintah penahanan, alasan penahanan, serta pemenuhan hak tersangka sesuai KUHAP, khususnya Pasal 100 UU Nomor 20 Tahun 2025.
Haris juga meminta klarifikasi mengenai informasi bahwa pemindahan ke rumah tahanan dilakukan karena petugas Unit Jatanras telah selesai menjalankan piket.
"Kalau hanya karena pergantian jadwal petugas, apakah itu menjadi dasar pemindahan? Harus jelas apakah yang bersangkutan ditahan atau hanya dititipkan sementara, siapa yang memerintahkan, dan bagaimana administrasinya," katanya.
Atas persoalan tersebut, ASWIN meminta Kapolresta Barelang memberikan penjelasan resmi mengenai enam hal: kronologi dugaan pemerasan, pihak yang menginisiasi pemberian uang, hubungan pelapor dengan pemberi uang, status hukum wartawan, legalitas pemindahan dan penahanan, serta tindak lanjut informasi dugaan peredaran rokok ilegal.
Haris menegaskan, ASWIN tidak bermaksud membela pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Namun, seluruh pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum.
"Jika wartawan tersebut terbukti melakukan pemerasan, proses sesuai hukum. Jika ada dugaan tindak pidana lain yang didukung bukti, telusuri juga. Jangan sampai penegakan hukum berjalan parsial," tutupnya.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi Polresta Barelang mengenai sejumlah pertanyaan tersebut masih perlu dimintakan. Klarifikasi dari pihak pelapor berinisial WL juga diperlukan agar pemberitaan tetap berimbang dan seluruh pihak memperoleh ruang untuk memberikan penjelasan.(Ari yanto)

