BATAM — Penutupan akses jalan menuju permukiman warga RT 04 RW 09 Kampung Tengah, Teluk Bakau, kawasan PT Horizon, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, menuai protes masyarakat.
Ratusan warga mendadak kehilangan akses keluar-masuk permukiman setelah jalan utama yang selama ini digunakan sebagai jalur transportasi warga ditutup menggunakan pagar besi permanen pada Sabtu (31/10/2026), sekitar pukul 10.00 WIB.
Penutupan tersebut bukan sekadar persoalan pemasangan pagar.
Dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Aktivitas warga terganggu, anak-anak sekolah kesulitan melintas, sementara pekerja dan warga yang hendak menjalankan aktivitas sehari-hari terpaksa tertahan.
Berdasarkan pantauan dan dokumentasi di lapangan, puluhan warga berkumpul di balik pagar besi berwarna hitam yang terpasang logo Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Mereka mempertanyakan alasan penutupan jalan yang selama ini menjadi akses utama menuju tempat tinggal mereka.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius: atas dasar kewenangan dan keputusan siapa akses vital masyarakat tersebut ditutup?
Ketua RT 04 Kampung Tengah, Ibrahim, mengaku kecewa karena pihak RT maupun warga tidak menerima pemberitahuan sebelumnya terkait pemagaran tersebut.
Menurut Ibrahim, sebelumnya telah terdapat kesepakatan tertulis antara warga dan pihak perusahaan yang menyatakan bahwa akses jalan utama masyarakat harus tetap diutamakan dan tidak boleh ditutup.
"Secara pribadi dan kelembagaan RT, kami tidak tahu apa masalah sebenarnya di sini.
Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan tertulis antara warga dan pihak perusahaan, yang mana jalan akses utama warga harus tetap diutamakan dan tidak boleh ditutup.
Tapi fakta di lapangan hari ini, hak mobilitas warga justru dipangkas habis dan kami tidak bisa lewat," ujar Ibrahim, Sabtu (31/10/2026).
Situasi yang mulai memanas akhirnya mendapat perhatian jajaran Polsek Nongsa.
Kapolsek Nongsa bersama personelnya turun langsung ke lokasi untuk mencegah konflik antara warga dan pihak-pihak terkait.
Melalui komunikasi, mediasi, dan negosiasi di lapangan, gembok yang mengunci pagar besi akhirnya dibuka.
Warga pun kembali memperoleh akses untuk melintas.
Langkah tersebut disambut haru oleh masyarakat.
Bagi warga, terbukanya kembali pagar bukan hanya soal jalan yang bisa dilewati, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar untuk bekerja, menyekolahkan anak, beribadah, dan menjalani kehidupan sehari-hari.
Meski demikian, warga berharap penyelesaian tidak berhenti pada pembukaan gembok semata.
Mereka meminta adanya kepastian tertulis agar penutupan akses serupa tidak kembali terjadi tanpa pemberitahuan, penjelasan, dan penyelesaian yang melibatkan masyarakat.
Sorotan juga tertuju kepada BP Batam.
Sejumlah personel Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam yang berada di lokasi, ketika dimintai keterangan, mengaku belum mengetahui secara pasti dasar instruksi pemagaran tersebut maupun pihak yang bertanggung jawab atas keputusan penutupan akses.
Kondisi ini semakin memperkuat kebutuhan akan penjelasan resmi.
Apabila pagar tersebut dipasang berdasarkan kebijakan atau instruksi tertentu, masyarakat berhak mengetahui dasar kewenangan, tujuan, serta pertimbangan yang digunakan, terutama ketika dampaknya menyentuh akses kehidupan warga.
BP Batam dan PT Horizon Jangan Bungkam
Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya meminta klarifikasi resmi dari BP Batam dan pimpinan PT Horizon mengenai pihak yang memerintahkan pemasangan pagar, dasar hukum penutupan jalan, serta keberadaan dan pelaksanaan kesepakatan tertulis yang disebutkan Ketua RT.
Klarifikasi kedua pihak penting agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Publik juga menunggu kepastian: apakah akses tersebut merupakan jalan yang secara hukum diperuntukkan bagi kepentingan warga, bagaimana status pengelolaannya, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penutupan?
Jangan sampai persoalan administratif, penguasaan lahan, ataupun kepentingan perusahaan justru berujung pada terhambatnya kebutuhan dasar masyarakat.
Akses masyarakat harus mendapat kepastian, bukan sekadar dibuka sementara setelah muncul protes.
(Ari Yanto)

