BATAM — Pemberantasan narkotika di Indonesia tidak boleh berhenti pada penangkapan bandar dan pengedar.
Ketegasan penegakan hukum juga harus dibuktikan melalui pengawasan internal serta keberanian menindak setiap oknum aparat yang terbukti terlibat atau melindungi jaringan peredaran narkoba.
Pesan kritis tersebut disampaikan Ketua Umum Aliansi LSM Ormas Peduli Kepri, Ismail Ratusimbangan, yang menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memperkuat pemberantasan narkotika di seluruh Indonesia.
Menurut Ismail, perang terhadap narkoba membutuhkan komitmen menyeluruh, bukan sekadar operasi penangkapan yang menjadi perhatian publik sesaat.
"Kami mendukung upaya pemberantasan narkoba. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi keseriusan seluruh jajaran dalam menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab," ujar Ismail saat ditemui di kawasan Nagoya, Batam.
Ia menilai, Indonesia memiliki kekuatan personel, teknologi, serta perangkat penegakan hukum untuk mempersempit ruang gerak jaringan narkotika, termasuk melalui jalur darat dan laut.
Namun, kekuatan tersebut tidak akan maksimal apabila tidak disertai integritas aparat dan pengawasan yang berjalan efektif.
Jangan Hanya Berani Menindak Bandar
Ismail menegaskan, pengawasan pemberantasan narkotika harus menjangkau seluruh lini, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum aparat penegak hukum.
Menurutnya, apabila ditemukan bukti adanya aparat yang bermain, membekingi, atau melindungi jaringan narkotika, penindakan harus dilakukan tanpa memandang jabatan maupun pangkat.
"Kapolri harus memastikan pengawasan berjalan dari Mabes Polri, Polda, Polresta hingga Polsek. Jika ada oknum yang terbukti terlibat, jangan dilindungi.
Tindak tegas sesuai hukum," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dugaan keterlibatan aparat tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta tanpa pemeriksaan dan pembuktian.
Karena itu, setiap informasi harus ditindaklanjuti melalui mekanisme penyelidikan yang profesional dan transparan.
Masyarakat Jangan Dibiarkan Berjuang Sendiri
Selain penindakan, Aliansi LSM Ormas Peduli Kepri mendorong Polri memperkuat saluran pengaduan masyarakat yang mudah diakses, aman, dan responsif.
Menurut Ismail, masyarakat harus memiliki ruang untuk melaporkan dugaan peredaran narkotika tanpa dihantui ketakutan akan intimidasi maupun ancaman.
Ia meminta setiap laporan diverifikasi secara serius, ditindaklanjuti secara terukur, serta memberikan kepastian penanganan kepada pelapor dengan tetap menjaga kerahasiaan identitasnya.
"Jangan sampai masyarakat sudah berani memberikan informasi, tetapi laporannya tidak jelas tindak lanjutnya. Masyarakat harus dilindungi, bukan justru dibiarkan menghadapi ancaman sendirian," ujarnya.
Ujian Kepercayaan Publik terhadap Polri
Ismail menilai, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak semata-mata diukur dari jumlah penangkapan atau barang bukti yang berhasil diamankan.
Lebih dari itu, konsistensi penegakan hukum, keberhasilan membongkar jaringan hingga ke pemasok utama, serta ketegasan terhadap siapa pun yang terbukti terlibat merupakan ukuran penting keberhasilan pemberantasan narkoba.
Aliansi LSM Ormas Peduli Kepri juga mendorong adanya evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja pemberantasan narkotika, termasuk pengawasan internal dan keterbukaan informasi mengenai penanganan kasus sesuai ketentuan hukum.
Dukungan masyarakat, menurut Ismail, harus dijawab dengan tindakan nyata dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Pemberantasan narkoba jangan hanya tajam kepada bandar dan pengedar, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan oknum yang terbukti terlibat.
Semua harus diproses tanpa tebang pilih. Negara tidak boleh kalah dari jaringan narkoba," tutupnya.
Hingga berita ini disusun, pernyataan tersebut merupakan sikap dan dorongan Aliansi LSM Ormas Peduli Kepri.
Belum ada kasus atau nama oknum tertentu yang disampaikan sebagai bukti keterlibatan aparat dalam pemberitaan ini.
(Ari Yanto)

